Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Kredibel dan Akuntabel

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik (e-Procurement), khususnya dengan e-Tendering dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/ jasa pemerintah yang dilakukan selama ini,  sehingga lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Selain itu, pengadaan barang/ jasa secara elektronik juga dapat mewujudkan satu pasar pengadaan nasional, sehingga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memudahkan proses monitoring dan audit, serta mampu memberikan akses informasi yang real time. Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE. LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

  1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang
  2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
  3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindun- gan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
  4. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.

 

Beberapa istilah dalam e-Tendering:

  1. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnyasecara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
  2. E-Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
  3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.
  4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa.
  5. Pengelola Agregasi Data Penyedia adalah personil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas mengelola Agregasi Data Penyedia.
  6. File adalah sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan.
  7. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
  8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE.
  9. Form isian elektronik adalah tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.
  10. Apendo adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

2017 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya

Pengunjung

069291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1043
65
1501
66880
2791
5583
69291

Your IP: 34.236.216.93
2019-10-18 21:18