Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Kredibel dan Akuntabel

Tata cara E-Purchasing diatur pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2015 yang tahapannya mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan E-Purchasing tersebut cukup sederhana sehingga memungkikna K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi. 

a. E-Purchasing melalui Pejabat Pengadaan 

  1. PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; 
  2. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; 
  3. Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue; 
  4. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa; 
  5. PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan 
  6. Penerbitan tanda bukti perjanjian. 

b. E-Purchasing langsung dilaksanakan oleh PPK 

  1. PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; 
  2. PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue; 
  3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan 
  4. Penerbitan tanda bukti perjanjian. 

c. E-Purchasing melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi 

  1. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/ jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; 
  2. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue; 
  3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan 
  4. Penerbitan tanda bukti perjanjian.

d. Petujuk penggunaan (User Guide) e-Purchasing untuk pejabat pengadaan bisa di unduh di link: User Guide Pejabat Pengadaan

 f. Petujuk penggunaan (User Guide) e-Purchasing untuk PPK bisa di unduh di link: User Guide PPK

 

 

 

 

 

 

2017 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya

Pengunjung

117421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
146
165
116313
1675
4741
117421

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-13 01:55